Pekalongan, 19 Desember 2025 – Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Pekalongan menyoroti skala dampak kemanusiaan yang luar biasa akibat bencana hidrometeorologi (banjir bandang dan longsor) di Pulau Sumatera. Mengingat jutaan warga telah terdampak dan ribuan nyawa melayang, PC ISNU mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera menaikkan status kejadian ini menjadi Bencana Nasional.
Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan, Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I., menegaskan bahwa dengan jutaan warga yang lumpuh kehidupannya, status ‘Tanggap Darurat’ di tingkat provinsi sudah tidak lagi relevan. Diperlukan intervensi negara secara penuh untuk menyelamatkan masa depan wilayah tersebut.
Desakan ini didasarkan pada akumulasi data faktual dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan laporan media nasional hingga 19 Desember 2025, yang menunjukkan situasi sudah sangat genting:
- Korban Jiwa dan Pengungsi Jumlah korban meninggal dunia dilaporkan telah menembus angka 1.068 jiwa, dengan sebaran di Aceh (456 jiwa), Sumatera Utara (366 jiwa), dan Sumatera Barat (246 jiwa). Lebih memprihatinkan lagi, di Provinsi Aceh saja, jumlah pengungsi tercatat mencapai lebih dari 500.000 jiwa. Jika diakumulasikan dengan dua provinsi lain, jumlah warga yang terusir dari rumahnya mencapai jutaan orang.
- Kerusakan Hunian dan Infrastruktur Lebih dari 147.000 rumah dilaporkan rusak berat hingga hilang tersapu banjir bandang. Infrastruktur vital seperti jalan nasional dan jembatan penghubung antar-provinsi putus, menyebabkan distribusi logistik terhambat dan harga bahan pokok melambung tinggi di wilayah terisolir.
- Lumpuhnya Ekonomi Wilayah Bencana ini melumpuhkan tiga provinsi sekaligus yang merupakan penyangga ekonomi di wilayah barat Indonesia. Kerusakan lahan pertanian dan perkebunan dalam skala luas mengancam ketahanan pangan jangka panjang bagi jutaan warga di sana.
“Ini bukan lagi soal angka statistik, ini soal jutaan nyawa saudara sebangsa yang sedang bertaruh hidup di pengungsian dengan kondisi sanitasi buruk dan ancaman penyakit. Pemerintah Daerah sudah angkat tangan, mereka kewalahan,” tegas Dr. Moh. Nasrudin.
Oleh karena itu, PC ISNU Kabupaten Pekalongan menyatakan sikap tegas:
- Mendesak Presiden Menetapkan Status Bencana Nasional. Penetapan ini krusial untuk membuka pintu anggaran APBN secara masif dan mempermudah komando lintas kementerian/lembaga. Komando harus ditarik ke pusat agar mobilisasi alat berat dan bantuan medis bisa dilakukan secara militeristik dan cepat.
- Fokus Penyelamatan dan Pemulihan Ekologis. Pemerintah Pusat harus mengambil alih rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak hanya fisik bangunan tetapi juga perbaikan kerusakan ekologis di hulu yang menjadi akar masalah.
- Seruan Kemanusiaan Semesta. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat ini sebagai duka bersama. Bantuan dan solidaritas tidak boleh terhenti, karena masa pemulihan bagi jutaan warga terdampak akan memakan waktu bertahun-tahun.
“Negara harus hadir sebagai pelindung utama. Jangan biarkan jutaan rakyat di Sumatera merasa ditinggalkan di tengah kehancuran ini. Status Bencana Nasional adalah wujud tanggung jawab negara yang paling konkret saat ini,” pungkas Nasrudin.
