Oleh: Dina Nur Amilah Balbisy*)
Pekalongan Raya – Suara gemericik hujan yang biasanya menenangkan, kini berubah menjadi teror psikologis bagi ribuan warga di Pekalongan Raya. Sejak Jumat malam (16/1) hingga Ahad (18/1/2026) ini, langit seolah tak berhenti “menangis”, menumpahkan air tanpa jeda. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar cuaca buruk. Namun, bagi saudara-saudara kita di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, hingga Kabupaten Batang, 48 jam terakhir adalah masa-masa yang panjang, dingin, dan penuh kecemasan serta kekhawatiran.
Di Balik Statistik, Ada Ruang Hidup yang Terampas
Banjir kali ini bukan sekadar angka statistik tentang ketinggian air. Di balik data tersebut, ada realitas pilu yang menyayat hati. Bayangkan seorang ibu yang harus menggendong balitanya menerobos air cokelat setinggi paha di tengah malam buta. Bayangkan para lansia yang hanya bisa pasrah menatap perabot rumahnya perlahan tenggelam, melihat sisa kenangan hanyut terbawa arus.
Ini bukan sekadar genangan air yang akan surut esok hari. Ini adalah tentang trauma yang terus berulang dan ruang hidup yang perlahan terampas. Narasi bahwa banjir adalah “agenda tahunan” harus dihentikan. Normalisasi penderitaan warga tidak boleh lagi terjadi.
Bukan Sekadar Hujan: Menguak Akar Masalah yang “Sengaja” Dilupakan
Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Pekalongan menyoroti bahwa menyalahkan tingginya curah hujan semata adalah bentuk kemalasan berpikir. Banjir yang melumpuhkan tiga wilayah administratif ini adalah indikator nyata dari sakit kronis yang diderita lingkungan kita. Ada dua faktor “pembunuh senyap” yang selama ini kurang mendapatkan penanganan serius: Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) dan Betonisasi Jalan yang Ugal-ugalan.
Fakta di lapangan menunjukkan tanah tempat kita berpijak sedang ambles perlahan. Penurunan muka tanah ini bukanlah takdir alam semata, melainkan konsekuensi panjang dari keserakahan manusia. Eksploitasi air tanah secara masif untuk kebutuhan industri, hotel, dan kawasan komersial lainnya tanpa diimbangi pemulihan akuifer, telah membuat daratan Pekalongan Raya semakin rendah dari permukaan laut. Berdasarkan catatan BRIN, penurunan tanah di Kota Pekalongan sebesar 2,1-11 sentimeter per tahun.
Ironi Jalan Beton: Solusi Parsial yang Menenggelamkan Rakyat
Di tengah krisis penurunan tanah, pemerintah merespons dengan solusi yang justru memperparah keadaan: Peninggian jalan dengan sistem cor (betonisasi). Di musim kemarau, jalan cor tak dapat dipungkiri memang membantu warga. Akses kemana-mana menjadi lebih mudah dan aktivitas ekonomi warga tidak terhambat.
Jalan-jalan beton kini berdiri angkuh, tinggi, dan bebas banjir. Namun, perhatikanlah rumah-rumah warga di kanan-kirinya yang kini posisinya jauh lebih rendah daripada jalan seperti berada di dalam mangkuk. Di musim hujan, jalan cor yang kedap air memutus siklus hidrologi; air tidak lagi bisa meresap ke tanah, melainkan melimpas liar mencari tempat yang lebih rendah: halaman rumah, kebun, hingga ke ruang tamu dan kamar tidur warga.
Pertanyaan besar kami layangkan kepada para pemangku kebijakan:
“Mengapa pemerintah begitu fasih dan cepat dalam meninggikan jalan, namun begitu gagap dan lambat dalam membenahi akar masalahnya yakni sistem drainase, saluran irigasi, dan tata kelola air yang terintegrasi?”
Peninggian jalan tanpa perbaikan drainase hanyalah memindahkan bencana dari aspal ke halaman rumah rakyat. Pembangunan yang mengabaikan prinsip lingkungan adalah bom waktu yang kini telah meledak. Kini kita bisa melihat, daerah atau jalan yang tadinya tidak pernah banjir, kini terendam banjir. Ini membuktikan bahwa setiap tahun banjir selalu bertambah luas, alih-alih berkurang.
Desakan Solusi Konkret dan Panggilan Solidaritas
Situasi ini menuntut lebih dari sekadar respons tanggap darurat berupa nasi bungkus. KOPRI PMII Pekalongan mendesak langkah konkret:
Evaluasi Total Tata Ruang: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Batang harus duduk bersama. Bencana ekologis tidak mengenal batas administratif. Hentikan ego sektoral.
Moratorium Eksploitasi Air Tanah: Perketat izin penggunaan air tanah bagi industri besar dan perhotelan.
Reformasi Drainase: Stop proyek betonisasi jalan yang tidak disertai dengan pembangunan saluran air yang memadai. Fokus anggaran harus dialihkan pada perbaikan drainase induk dan pengerukan sungai yang dangkal.
Kepada masyarakat, mari kita bangun kesadaran mitigasi bencana mulai dari lingkup keluarga. Siapkan tas siaga bencana, amankan dokumen penting, dan pahami jalur evakuasi. Namun, yang tak kalah penting: Jangan berhenti bersuara. Terus awasi kebijakan pembangunan di lingkungan kita.
Solidaritas dan doa terbaik kami haturkan untuk seluruh warga terdampak. Mari saling jaga, saling bantu, dan pastikan tidak ada tetangga yang kelaparan atau kedinginan malam ini.
Bergerak, atau kita akan terus tenggelam bersama.
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
*) Ketua KOPRI PC PMII Pekalongan Periode 2025 – 2026
