Pekalongan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan secara resmi telah melantik 855 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Pekalongan Tahun 2024. Dari total 855 anggota PPS itu disebar ke 285 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dimana, setiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Lailatul Izzah dan turut disaksikan para rohaniawan, jajaran Komisioner KPU, Bawaslu dan Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi (26/5/2024). Pelantikan dilakukan secara hybrid yakni kegiatan berpusat di Aula KPU Kabupaten Pekalongan dan hanya PPS di wilayah Kecamatan Kajen yang hadir di tempat tersebut.
Adapun PPS lain mengikuti prosesi pelantikan di wilayah kecamatan masing-masing melalui meeting zoom. Salah satunya PPS di wilayah Kecamatan Tirto yang mengikuti prosesi pelantikan dan sumpah janji di Pendopo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Pasca pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tirto Afif Wildani menyampaikan, selamat dan sukses atas dilantiknya PPS se-Kecamatan Tirto yang akan bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Selamat kepada teman-teman PPS. Kita disini baru semua, mulai dari nol lagi, meskipun ada beberapa wajah lama, tapi intinya kita semua disini baru, karena baru dilantik,”ujarnya.
Disampaikan, konsep kerja PPS adalah kolektif kolegial. Artinya, meskipun setiap PPS ada divisi masing-masing tapi kerja-kerja PPS harus dilakukan secara bekerjasama.
“Karena itu masing-masing person harus menjaga kekompakan, mampu memberikan contoh keteladanan satu sama lain. Itu yang penting,”imbuhnya.
Sementara itu, Endang Tri Lasmini, selaku Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan yang hadir langsung pada kegiatan Bimtek di Kecamatan Tirto menyampaikan, setiap anggota PPS harus bekerjasama dan kompak. Setiap divisi dalam PPS memang harus paham tugasnya masing-masing, tapi juga punya keharusan untuk tahu cara kerja divisi lain.
“Jangan misalnya saya di SDM maka saya hanya tahu soal SDM saja. Tidak. Tapi divisi SDM juga harus tahu soal Rendat, soal teknis, dan lain-lain. Jadi, ketika ada orang lain bertanya, kita nggak jawab asal sembarangan ‘ah itu bukan tugas saya kok’,” katanya.
Bu Endang menekankan bahwa penyelenggara pilkada, baik PPS atau PPK harus tekun belajar. “Belajar itu penting. Karena setiap penyelenggaraan pemilu pasti aturan berubah-ubah, makanya kita harus banyak membaca. Supaya kalau ada yang nanya kita bisa memberikan jawaban yang terbaik,”tambahnya.
Editor: Kang Anwar
