Oleh: Minati Maulida, M.S.I.*)
Setiap kali nilai dolar AS menguat terhadap rupiah, kekhawatiran yang muncul bukan hanya soal kurs mata uang, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah energi, khususnya BBM yang masih memiliki ketergantungan pada impor dan transaksi berbasis dolar. Ketika dolar naik, biaya pengadaan BBM meningkat, dan pada akhirnya harga BBM berpotensi naik. Persoalannya, dampak kenaikan tersebut tidak berhenti pada sektor energi saja.
BBM adalah urat nadi aktivitas ekonomi. Ketika harganya naik, biaya transportasi meningkat, ongkos distribusi barang bertambah, tarif ekspedisi menyesuaikan, dan biaya produksi berbagai sektor ikut terdorong naik. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di pasar ikut merangkak naik. Masyarakat yang berpenghasilan tetap atau bahkan tidak mengalami kenaikan pendapatan menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan tersebut.
Dari perspektif ekonomi kerakyatan, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih terlalu rentan terhadap faktor eksternal. Ketergantungan pada impor energi membuat kesejahteraan rakyat ikut bergantung pada fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar global. Ketika dolar menguat, bukan hanya angka di pasar keuangan yang berubah, tetapi juga harga beras, sayur, ikan, biaya sekolah, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan ekonomi seharusnya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan masyarakat (maslahah) dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar rakyat. Energi merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tata kelola sektor energi tidak semata-mata diukur dari aspek keuntungan atau keseimbangan fiskal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan sangat terbatas. Dalam maqashid syariah, kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat harus dicegah melalui kebijakan yang berpihak pada kemanfaatan publik.
Karena itu, persoalan BBM tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyesuaikan harga mengikuti mekanisme pasar dan kurs dollar. Diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor energi, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, serta memastikan distribusi yang efisien.
Negara juga perlu hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak berantai yang ditimbulkan oleh kenaikan biaya energi. Jika tidak, siklus yang sama akan terus berulang: dolar naik, BBM naik, biaya distribusi naik, harga kebutuhan pokok naik, dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling menanggung beban. Padahal tujuan utama pembangunan ekonomi, baik dalam perspektif ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah, adalah menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar menjaga keseimbangan angka-angka makroekonomi.
*) Dosen STAI Ki Ageng Pekalongan
