Kerajaan Melayu
Ilustrasi: Saat sang sultan berdialog dengan pujangga di dalam istana (kreasi AI)

Agaknya kita mesti mengapresiasi kegigihan negara tetangga, Malaysia. Khususnya, dalam memerjuangkan ragam budaya mereka agar mendapatkan pengakuan dunia. Kegigihan itu bahkan memaksa mereka untuk tidak peduli akan dampaknya, apakah akan menuai kritik atau justru menimbulkan kontroversi.

Tentu, hampir seluruh warga +62 masih ingat, bagaimana dulu negeri +60 itu mengajukan sejumlah ragam budaya mereka ke UNESCO, seperti Wayang, Keris, Reog, maupun Batik. Betapa kala itu negeri +60 menuai kecaman dari berbagai pihak di negeri tetangganya, Indonesia. Walau begitu, hubungan diplomatik antarnegara masih terjaga. Begitu pula hubungan persaudaraan antarwarga negara.

Semua maklum, semua mafhum, dua negara ini memiliki pertalian kuat, ditinjau dari sejarah, kebangsaan, maupun lain-lainnya. Secara geografi, keduanya saling menopang kekuatan di Asia Tenggara. Andai hubungan kedua negara ini “tidak baik-baik” saja pastinya akan berakibat fatal bagi kawasan Asia Tenggara yang merupakan pangsa pasar dunia.

Di sinilah, saya lantas melihat, kedua negara bertetangga ini merupakan negara yang sama-sama menjunjung tinggi sikap dewasa. Saya mengira, kedewasaan ini berakar dari nilai-nilai budaya yang saling bertautan. Keduanya memiliki nilai-nilai kearifan yang saling beririsan. Khususnya, yang tertuang dalam kesusasteraan Melayu.

Seperti kita tahu, Sastra Melayu mengalami masa puncak manakala Islam hadir di negeri-negeri Nusantara. Saat bersamaan, tumbuh pula kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Dimulai kemunculan Kerajaan Perlak di Aceh pada abad ke-9 hingga masa kejayaan Mataram Islam di Jawa abad ke-16.

Menariknya, seluruh kesultanan dan kerajaan bercorak Islam di tanah Nusantara ini memiliki hubungan yang kuat. Hubungan itu tak hanya dilakukan secara diplomatik kenegaraan, melainkan juga dibina melalui pertalian darah; perkawinan lintas kesultanan dan kerajaan. Sehingga, secara silsilah, keturunan dari hampir seluruh kesultanan dan kerajaan di Nusantara ini saling terhubung satu sama lain.

Memang, di sela-sela itu tak jarang muncul percik-percik konflik di kalangan elite penguasa. Akan tetapi, hal itu tak cukup mampu menggoyahkan kekuatan relasi di antara kesultanan dan kerajaan di Nusantara kala itu. Hanya, pada masa imperialisme dan kolonialisme Barat, hubungan di antara kesultanan dan kerajaan di Nusantara mengalami penaikan tensi. Perpecahan di antara elite kekuasaan tidak terhindarkan. Pemicunya, tidak lain adalah kesalahpahaman di antara para penguasa.

Walau begitu, secara budaya, rasa persaudaraan di antara warga negeri-negeri Nusantara masih tetap terjaga. Terlebih-lebih, melalui peranan Sastra Melayu di tengah-tengah masyarakat. Kala itu Sastra Melayu begitu kuat diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, sejenis pesantren. Sastra Melayu di masa itu lebih banyak ditulis para pujangga. Biasanya, digunakan sebagai media penyampai gagasan maupun penyebaran ajaran Islam.

Salah satu ciri khas Sastra Melayu kala itu, seperti dikemukakan Wilkinson (1933) adalah kebiasaan para pujangga untuk berendah hati. Biasanya, di dalam kitab-kitab yang dikarang, mereka akan menyebut dirinya sebagai seorang fakir yang jahil atau murakab (sangat bodoh) dan sebutan-sebutan sejenisnya. Mereka juga akan menyembunyikan identitas asli, baik garis keturunan asalnya maupun gelar-gelar yang disandang.

Tentu, kerendahan hati ini tidak dalam maksud merendahkan diri. Apalagi sebagai ungkapan yang bernuansa pesimistis. Sebaliknya, inilah cara pujangga kala itu agar karya-karyanya berterima dengan kondisi masyarakat. Lebih-lebih, di lingkungan istana. Sebagai catatan, istilah pujangga pada masa itu tidak dibatasi sebagai ahli sastra. Akan tetapi, pujangga adalah gelar yang disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan pemikiran yang mendalam. Boleh dibilang, pujangga adalah filsuf. Di lingkungan istana, pujangga punya peran penting. Yaitu, sebagai penasihat raja atau sultan. Otomatis, mereka itu orang-orang yang mendapatkan previlege.

Oleh sebab hak istimewanya, para pujangga ini justru menghindarkan diri dari sikap dan perilaku arogan. Mereka masih tetap menjunjung tinggi kehormatan raja atau sultan sebagai pemimpin. Bahkan, meski sebelum menduduki singgasana, raja atau sultan itu dulunya banyak berguru padanya. Sebab, mereka menyadari, seorang raja atau sultan memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan bagi negerinya. Ia punya segudang perangkat untuk mendukung kebijakannya tersebut. Sementara pujangga, tetaplah menjadi seorang rakyat yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kebijakan tersebut.

Sungguhpun kedudukan pujangga tidak lebih tinggi dari raja atau sultan, mereka punya peran vital bagi arah kebijakan raja atau sultan. Tidak segan mereka akan menyampaikan kritik terhadap kebijakan itu. Hanya, mereka tidak mungkin menyampaikannya secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Itu mereka lakukan demi menjaga kehormatan sang raja atau sultan.

Peran lain para pujangga kala itu juga erat kaitannya dengan bagaimana kesultanan dan kerajaan di Nusantara dalam membina hubungan baik. Artinya, para pujangga ini pula yang kerap diutus sebagai wasilah diplomatik antarnegara. Menyampaikan pesan serta gagasan-gagasan brilian demi kelangsungan hidup persekutuan di antara negara-negara di Nusantara. Mereka juga diutus sebagai guru di negeri lain di Nusantara. Kadang pula, diminta raja atau sultan dari kerajaan atau kesultaan lain di Nusantara untuk menjadi penasihat atau guru. Tidak lain, karena mereka dikenal sebagai ahli yang mumpuni. Bukan semata-mata tenar.

Dari hubungan-hubungan ini pula dapat dilacak bagaimana jalur-jalur diplomasi antarkerajaan dan kesultanan di Nusantara terjalin. Menumbuhkan pertukaran budaya yang demikian kuat serta mengembangkan alam pikiran Nusantara. Bahkan, turut membangun pendidikan karakter di antara warga negeri-negeri Nusantara melalui kekayaan literasi.

Di lain hal, hubungan di antara kerajaan dan kesultanan ini juga menunjukkan betapa gagasan mengenai penyebab “kekalahan” bangsa-bangsa Nusantara melawan imperialisme dan kolonialisme keliru. Seingat saya, dalam pelajaran sejarah saat saya masih duduk di bangku sekolah, selalu disebut kekalahan bangsa-bangsa di Nusantara—khususnya Indonesia—dalam menghadapi gelombang besar imperialisme dan kolonialisme disebabkan watak perjuangan yang bersifat kedaerahan.

Teori itu agaknya perlu dipertanyakan kembali. Sebab, dalam pelacakan yang saya lakukan beberapa waktu lalu, justru saya menemukan fakta lain. Bahwa, perjuangan di masa lampau dilakukan secara berjejaring antarkerajaan dan kesultanan. Raja-raja maupun sultan-sultan di Nusantara saling bahu membahu saat menghadapi bangsa Barat. Hal itu didorong rasa persaudaraan yang demikian kuat di antara mereka. Juga, cita-cita bersama untuk mewujudkan Nusantara sebagai bagian dari kekuatan dunia. Eksistensi Sastra Melayu yang menyebarkan pengaruhnya di seluruh kawasan Nusantara adalah salah satu buktinya!

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini