Oleh: T.H. Hari Sucahyo (Pengggagas Forum Kajian Keutuhan Ciptaan (FKKC) “SEMESTA”)
Subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik, khususnya mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV), telah mendongkrak penjualan mobil yang diklaim lebih ramah lingkungan. Narasi yang dibangun terlihat begitu menjanjikan: transportasi bebas emisi, langit yang lebih bersih, dan masa depan yang hijau. Insentif fiskal digelontorkan, dari potongan pajak hingga bantuan langsung, untuk mempercepat adopsi teknologi ini di masyarakat.
Alasan utamanya sederhana: industri kendaraan listrik masih dalam tahap embrionik, ekosistem pendukungnya, mulai dari pasokan baterai hingga infrastruktur pengisian daya, belum sepenuhnya terbentuk. Maka, negara turun tangan sebagai katalis transformasi. Namun dalam gegap gempita euforia elektrifikasi transportasi ini, muncul catatan kaki yang mengganggu. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa peningkatan penggunaan kendaraan listrik justru mendorong lonjakan emisi CO2.
Ini terdengar paradoksal. Bagaimana mungkin alat transportasi yang digadang-gadang sebagai penyelamat bumi justru memperburuk pemanasan global? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat jauh melampaui jalan raya. Kendaraan listrik, meski tidak menghasilkan emisi dari knalpotnya, tetap bergantung pada sumber energi yang menggerakkannya. Di negara-negara seperti Indonesia, di mana pembangkitan listrik masih didominasi oleh batu bara dan bahan bakar fosil, kendaraan listrik secara tak langsung justru menyumbang emisi lewat proses pembangkitan listriknya.
Artinya, setiap kilometer yang ditempuh dengan mobil listrik di jalan raya bisa jadi menyimpan jejak karbon yang tak kalah besar dibanding kendaraan konvensional. Ini dikenal sebagai emisi tidak langsung atau embodied emissions. Kendaraan listrik memang “bersih” di permukaan, tetapi proses pembuatan dan pengoperasiannya tidak bebas karbon. Pabrik baterai yang mengonsumsi energi dalam jumlah besar, penambangan mineral seperti litium dan kobalt yang merusak lingkungan, serta sistem kelistrikan nasional yang masih “kotor” membuat transisi ini menjadi tidak sebersih yang dibayangkan.
Alih-alih menyelesaikan krisis iklim, kita justru menciptakan bentuk baru dari ketergantungan pada sistem yang selama ini menjadi sumber masalah. Ironisnya, subsidi besar-besaran yang dikeluarkan pemerintah dalam nama keberlanjutan belum tentu tepat sasaran. Banyak dari kendaraan listrik yang dibeli justru menjadi simbol status baru, bukan solusi transportasi massal.
Mobil listrik pribadi yang mahal didominasi oleh kelas menengah atas, sementara angkutan umum tetap tertatih. Ini menciptakan green inequality (ketimpangan hijau) di mana manfaat lingkungan justru dinikmati oleh mereka yang punya daya beli, sementara emisinya tetap ditanggung bersama. Dalam konteks Indonesia, di mana kebutuhan transportasi publik yang efisien dan inklusif masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis subsidi mobil pribadi terkesan elitis.
Jauh lebih logis jika insentif diarahkan untuk elektrifikasi angkutan umum, kendaraan logistik, atau bahkan sepeda motor listrik, yang dampaknya lebih luas dan menyentuh kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Namun narasi besar tentang kendaraan listrik sudah telanjur dibingkai dalam kacamata pasar otomotif, bukan dalam lensa keadilan sosial dan ekologis. Pertanyaannya kemudian: apakah kendaraan listrik benar-benar solusi? Atau kita sekadar mengganti wajah dari masalah yang sama?
Kendaraan listrik bukanlah tongkat sihir yang otomatis membuat bumi sembuh. Ia hanya sepotong dari puzzle besar bernama dekarbonisasi. Tanpa reformasi menyeluruh pada sistem energi, urbanisasi, dan konsumsi, maka kendaraan listrik hanyalah kosmetik hijau di atas luka yang dalam. Masalah lainnya adalah rebound effect. Ketika orang merasa bahwa mereka sudah “ramah lingkungan” dengan menggunakan mobil listrik, maka mereka cenderung menggunakannya lebih sering dan lebih jauh, bahkan menggantikan perjalanan yang sebetulnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum.
Ini justru meningkatkan konsumsi energi secara keseluruhan, dan pada akhirnya memperbesar emisi dari sektor pembangkitan listrik. Di sinilah letak paradoksnya: niat baik yang dibungkus teknologi justru menjadi bumerang ekologis. Selain itu, adopsi kendaraan listrik tanpa memperhitungkan kesiapan sistem pembuangan dan daur ulang baterai bisa memicu masalah baru. Limbah baterai mengandung bahan kimia beracun yang berpotensi mencemari tanah dan air jika tidak ditangani dengan benar.
Industri daur ulang baterai masih belum mapan, dan dalam banyak kasus, belum tersedia di dalam negeri. Artinya, risiko lingkungan hanya bergeser dari polusi udara ke polusi tanah dan air. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, perlu ada kejujuran dalam menyampaikan narasi kendaraan listrik kepada publik. Bahwa ini bukan solusi instan, melainkan transisi yang penuh tantangan dan perlu dikawal dengan kehati-hatian.
Kedua, subsidi tidak boleh hanya diarahkan pada sisi permintaan (demand side) berupa konsumen akhir, tapi juga pada sisi hulu, seperti pembangunan energi terbarukan, riset daur ulang baterai, dan insentif untuk industri lokal yang ingin mengembangkan teknologi hijau secara mandiri. Ketiga, perlu ada reorientasi paradigma. Bahwa keberlanjutan tidak identik dengan “mobil listrik untuk semua orang”, melainkan dengan sistem transportasi publik yang efisien, kota yang ramah pejalan kaki, dan budaya hidup minim emisi.
Kendaraan listrik hanyalah alat, bukan tujuan. Tanpa visi sistemik, maka alat itu bisa disalahgunakan atau bahkan menjerumuskan kita ke dalam ilusi kemajuan. Dalam dunia yang semakin panas dan penuh ketidakpastian ini, barangkali kita butuh lebih banyak slow thinking (berpikir pelan dan mendalam) daripada tergesa-gesa merayakan teknologi baru. Kendaraan listrik punya potensi besar, tapi juga membawa jebakan yang tak kalah besar jika kita buta terhadap konteks dan struktur yang menopangnya.
Maka, sebelum kita menepuk dada dan merasa telah menempuh jalan hijau, ada baiknya kita bertanya: energi listrik itu dari mana? Baterai mobil itu dibikin di mana dan bagaimana? Dan siapa yang diuntungkan dari subsidi yang digelontorkan? Kalau kita tak hati-hati, kendaraan listrik bisa jadi sekadar kosmetik hijau dalam kapitalisme karbon yang terus berputar. Maka, lebih dari sekadar mengganti mesin, kita perlu mengganti cara berpikir.
