Oleh: Armanda*)
Bagi sebagian masyarakat di Sumatera, banjir seperti bukan lagi peristiwa yang mengejutkan. Banjir sering datang hampir setiap tahun, dengan pola yang relatif sama: hujan berkepanjangan, sungai meluap, jalan terendam, dan aktivitas lumpuh. Namun ironisnya, di tengah kewaspadaan itu, salah satu sektor penting justru terus kerap tertinggal dalam perencanaan: pendidikan.
Setiap kali banjir datang, sekolah sering kali menjadi paling cepat “dikalahkan” oleh keadaan. Aktivitas belajar diliburkan, jadwal ujian ditunda, dan proses pendidikan berhenti tanpa kejelasan. Dalam kondisi darurat, keputusan ini memang sulit dihindari. Namun ketika situasi serupa terus berulang, pertanyaannya tak hanya soal keadaan darurat, tetapi kita juga perlu melihat lebih jauh ke dalam mengenai kesiapan sistem pendidikan menghadapi realitas bencana yang pada akhirnya berdampak besar pada proses belajar anak-anak.
Kerusakan Sekolah dan Dampaknya yang Berlapis
Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga Desember 2025 kembali menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil. Curah hujan ekstrem selama beberapa hari menyebabkan sungai meluap dan merusak pemukiman serta fasilitas publik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan sekolah terdampak, mulai dari rusak ringan hingga tidak bisa digunakan sama sekali.
Mengutip dari pemberitaan media massa, hingga awal Desember 2025, tercatat sekitar 2.798 sekolah mengalami kerusakan, dengan lebih dari 208.000 siswa dan 19.000 guru terdampak langsung. Angka ini menunjukkan bahwa gangguan pendidikan akibat bencana bukan masalah pinggiran. Ia menyentuh ratusan ribu keluarga dan berdampak langsung pada proses belajar-mengajar.
Kerusakan sekolah juga membawa dampak berlapis. Selain bangunan fisik, fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru ikut terdampak. Buku pelajaran rusak, alat praktik hilang, dan arsip sekolah terendam. Pemulihan pendidikan pun tidak bisa dilakukan secara instan.
Dari berbagai dampak yang terjadi, opsimeliburkan sekolah sering kali dianggap sebagai solusi paling aman. Namun libur sekolah tidak serta-merta berarti anak-anak tetap bisa belajar dari rumah. Di daerah terdampak banjir, tidak semua siswa memiliki gawai, jaringan internet, atau ruang belajar yang memadai. Bahkan untuk sekadar belajar mandiri pun menjadi sulit ketika rumah ikut terendam dan banyak keluarga harus mengungsi.
Di banyak keluarga, pendidikan anak harus berbagi perhatian dengan kebutuhan yang lebih mendesak: mencari makanan, membersihkan rumah, atau memperbaiki kerusakan. Dalam situasi seperti ini, belajar menjadi aktivitas yang mudah terabaikan. Akibatnya, anak-anak kehilangan waktu belajar yang berharga, terutama mereka yang berada di jenjang pendidikan dasar.
Selain kehilangan ruang belajar, banjir juga meninggalkan dampak yang lebih sunyi namun mendalam bagi anak-anak: tekanan psikologis. Bagi siswa usia sekolah dasar hingga menengah, banjir bukan sekadar peristiwa alam, melainkan pengalaman traumatis. Ketakutan saat air naik, kehilangan barang pribadi, hingga melihat rumah dan sekolah rusak dapat memicu kecemasan berkepanjangan.
Dalam banyak kasus, anak-anak menunjukkan perubahan perilaku pascabencana, seperti sulit berkonsentrasi, mudah cemas, menarik diri, atau kehilangan motivasi belajar. Sekolah yang sebelumnya menjadi ruang aman dan stabil tiba-tiba hilang dari kehidupan mereka. Ketika rutinitas belajar terputus, rasa aman ikut terkikis. Sayangnya, dampak psikis ini sering luput dari perhatian karena tidak terlihat secara kasat mata seperti kerusakan bangunan.
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa pendampingan yang memadai, trauma ringan dapat berkembang menjadi masalah psikososial yang lebih serius. Proses belajar pun tidak hanya terhambat secara akademik, tetapi juga secara emosional.
Kebijakan Meliburkan Sekolah: Aman Tapi Tidak Ideal
Di berita media massa, kita bisa melihat contoh nyata terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemerintah daerah memutuskan meliburkan siswa di 93 sekolah hingga 22 Desember 2025 karena bangunan sekolah rusak dan tidak layak digunakan setelah banjir dan puting beliung. Keputusan ini tentu diambil demi keselamatan siswa dan guru.
Namun, kebijakan meliburkan sekolah yang terus berulang juga menunjukkan keterbatasan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah. Ketika tidak ada alternatif ruang belajar yang aman dan siap pakai, libur menjadi satu-satunya opsi. Pendidikan pun kembali menjadi sektor yang harus menunggu hingga keadaan membaik.
Pemerintah pusat merespons situasi ini dengan sejumlah langkah darurat. Pada 10 Desember 2025, pemerintah meluncurkan program Emergency School Support berupa tenda kelas darurat, bantuan perlengkapan sekolah, dan dukungan logistik bagi wilayah terdampak. Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menegaskan bahwa negara tidak ingin anak-anak kehilangan hak belajar meskipun sekolah rusak akibat banjir.
Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara. Dalam kondisi darurat, tenda kelas dan bantuan logistik bisa menjadi penyangga agar proses belajar tidak sepenuhnya terhenti. Setidaknya, pendidikan tidak benar-benar hilang dari agenda penanganan bencana.
Meski demikian, harus diakui bahwa solusi darurat hanya menjawab persoalan jangka pendek. Belajar di tenda darurat tidak bisa berlangsung lama. Kondisi cuaca, keterbatasan fasilitas, dan kenyamanan belajar menjadi tantangan tersendiri. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang aman dan stabil, bukan sekadar tempat berteduh sementara.
Masalahnya, banjir di Sumatera bukan peristiwa yang sekali datang lalu selesai. Ia berulang hampir setiap tahun, bahkan dengan intensitas yang cenderung meningkat akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Jika solusi pendidikan selalu bersifat sementara, maka sistem pendidikan akan terus berada dalam kondisi darurat yang berkepanjangan.
Dari sudut pandang anak, kebijakan meliburkan sekolah dalam waktu lama sering kali menimbulkan kebingungan. Tidak semua siswa memahami alasan di balik keputusan tersebut. Bagi sebagian anak, sekolah adalah simbol normalitas. Ketika sekolah terus ditutup, muncul perasaan bahwa keadaan tidak akan segera pulih.
Situasi ini diperparah ketika anak harus berada di lingkungan pengungsian yang padat dan tidak kondusif. Tanpa aktivitas belajar yang terstruktur, anak-anak lebih rentan mengalami stres, kebosanan ekstrem, bahkan konflik emosional. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat pemulihan psikologis.
Oleh karena itu, keberlanjutan aktivitas belajar—meskipun dalam bentuk sederhana—sebenarnya memiliki nilai terapeutik. Kehadiran guru, rutinitas belajar ringan, dan interaksi dengan teman sebaya dapat membantu anak perlahan memulihkan rasa aman dan harapan.
Risiko Sudah Diketahui, Mengapa Kesiapan Masih Rendah?
Wilayah rawan banjir di Sumatera sudah lama dikenali. Data hidrologi, peta rawan bencana, dan catatan kejadian banjir tersedia. Artinya, risiko sebenarnya sudah diketahui. Namun kesiapan sistem pendidikan untuk menghadapi risiko tersebut masih minim. Banyak sekolah dibangun di wilayah rawan banjir tanpa desain bangunan yang adaptif.
Kesadaran akan persoalan ini juga muncul di tingkat nasional. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan pada 15 Desember 2025 dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, terkait dampak banjir terhadap sektor pendidikan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kerusakan tidak hanya menimpa sekolah formal, tetapi juga fasilitas pendukung pendidikan lainnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan pascabencana telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Namun, perhatian saja tidak cukup tanpa perubahan pendekatan yang lebih mendasar.
Di lapangan, banyak guru dan sekolah menunjukkan daya juang yang luar biasa. Di beberapa daerah Aceh dan Sumatera Barat, kegiatan belajar dipindahkan ke Balai Desa, Masjid, atau ruang publik yang masih bisa digunakan. Ada pula sekolah yang menerapkan sistem belajar bergilir agar semua siswa tetap mendapatkan kesempatan belajar.
Laporan Antara pada 8 Desember 2025 mencatat bahwa banyak sekolah masih kesulitan kembali beroperasi secara normal karena keterbatasan infrastruktur dan kekhawatiran akan keselamatan. Upaya yang dilakukan guru dan sekolah ini menunjukkan dedikasi, tetapi sekaligus menegaskan bahwa sistem pendidikan terlalu bergantung pada improvisasi individu.
Pendidikan Tangguh Bencana sebagai Kebutuhan Mendesak
Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang. Pendidikan tidak bisa lagi dirancang seolah bencana adalah peristiwa langka. Sekolah di daerah rawan banjir perlu dirancang dengan konsep bangunan tahan bencana, sistem drainase yang baik, dan lokasi yang lebih aman.
Lebih jauh, pendidikan tangguh bencana tidak hanya berbicara soal bangunan dan kurikulum, tetapi juga kesiapan mental anak menghadapi kemungkinan bencana susulan. Di wilayah rawan banjir, kekhawatiran akan banjir lanjutan sering membayangi anak-anak, bahkan setelah air surut. Setiap hujan deras bisa memicu rasa takut yang sama.
Edukasi kebencanaan yang aplikatif menjadi penting agar anak memahami apa yang harus dilakukan jika bencana kembali terjadi. Pengetahuan sederhana tentang jalur evakuasi, tanda bahaya, dan cara menyelamatkan diri dapat membantu mengurangi kecemasan berlebih. Ketika anak merasa memiliki kendali pengetahuan, rasa takut perlahan berubah menjadi kewaspadaan yang sehat.
Sekolah dan guru berperan strategis dalam proses ini. Pendekatan edukasi kebencanaan yang ramah anak—melalui simulasi, cerita, dan diskusi—dapat menjadi sarana pemulihan sekaligus pembekalan. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya hadir setelah bencana, tetapi juga menjadi benteng psikologis sebelum bencana susulan datang.
Selain itu, rencana pembelajaran darurat harus disiapkan jauh hari, termasuk skema belajar alternatif yang realistis bagi daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Pendidikan mitigasi bencana juga perlu diintegrasikan secara serius dalam kurikulum agar siswa memahami risiko dan cara menghadapinya.
Banjir mungkin tidak bisa sepenuhnya dicegah. Namun dampaknya terhadap pendidikan seharusnya bisa diminimalkan. Ketika banjir selalu datang lebih cepat daripada solusi pendidikan, itu pertanda bahwa sistem kita belum cukup tangguh.
Pendidikan adalah hak dasar anak, bukan aktivitas yang bisa ditunda sampai keadaan benar-benar pulih. Solusi pendidikan harus dirancang agar hadir sebelum air menggenang ruang kelas. Jika tidak, kita bukan hanya kehilangan jam pelajaran, tetapi juga mempertaruhkan masa depan generasi muda di wilayah rawan bencana.
*)Mahasiswa UNUHA
