Pekalongan – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan menggelar aksi demonstrasi di Alun-Alun Kajen, Rabu (17/6/2026). Mengusung tema “Rakyat Sengsara, Negara Tutup Telinga”, aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Massa aksi memulai kegiatan dengan melakukan longmarch dari Titik Nol Kilometer Kajen menuju Alun-Alun Kajen. Sepanjang perjalanan, para peserta membawa berbagai poster berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah, sembari menyuarakan aspirasi terkait kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Kehadiran ratusan kader PMII tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar. Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu mobilisasi mahasiswa terbesar di Kabupaten Pekalongan tahun ini.
Dalam aksi tersebut, massa PMII diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, serta Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir. Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut membuka ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah mengenai berbagai tuntutan yang disampaikan.
Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, menegaskan bahwa aksi yang digelar bukan sekadar demonstrasi seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat saat ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Mulai dari tingginya biaya hidup, ketimpangan ekonomi, persoalan pendidikan, hingga kerusakan lingkungan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan publik.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat menghadapi berbagai kesulitan. Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat tetap terdengar dan menjadi perhatian para pengambil kebijakan,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Dalam isu nasional, PMII Pekalongan mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah melakukan pembenahan secara serius dan menyeluruh agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga menuntut evaluasi terhadap pengelolaan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta pengendalian harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil.
Dalam bidang pendidikan, PMII menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan penambahan alokasi anggaran pendidikan agar akses dan kualitas pendidikan dapat semakin merata. Mereka juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat luas.
Tak hanya persoalan nasional, PMII Pekalongan turut mengangkat berbagai isu strategis di tingkat daerah. Persoalan pengelolaan sampah, kerusakan lingkungan, aktivitas galian C ilegal, kondisi jalan rusak, serta transparansi penggunaan anggaran daerah menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Massa aksi mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan sampah melalui rekonstruksi teknologi pengolahan sampah berbasis lokal yang mampu menyelesaikan masalah dari hulu hingga hilir. Mereka juga meminta adanya penataan industri yang lebih ramah lingkungan dan penguatan regulasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Pekalongan.
Selain itu, PMII mendesak pemerintah untuk menertibkan aktivitas galian C ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Perbaikan infrastruktur publik, khususnya jalan-jalan yang mengalami kerusakan, juga menjadi salah satu tuntutan yang mendapat perhatian besar dari peserta aksi.
Koordinator Lapangan, Wisnu Akbar Prihatnala, menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi berlangsung secara damai dan konstitusional sebagai bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Aksi ini merupakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka. Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat tidak berhenti di jalanan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Usai penyampaian tuntutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab bersama Plt. Bupati Pekalongan dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik sekaligus meminta komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan yang telah disuarakan.
PMII Pekalongan menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus terus hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang mengawal jalannya pemerintahan. Melalui aksi tersebut, mereka berharap pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan kebijakan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pengirim: Farizul Haq
Editor: Anwar
