Pekalongan – Reforma agraria tidak cukup dipahami sebagai persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga berkaitan dengan keadilan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas ruang hidup yang layak.
Isu tersebut menjadi perhatian Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pekalongan melalui Seminar Reforma Agraria bertema “Keadilan Tata Ruang dan Reforma Agraria sebagai Perwujudan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan” di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Selasa (27/10/2026), diikuti 55 peserta.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat sipil untuk membahas persoalan agraria, penataan ruang, serta keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Pekalongan. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, S.H., mengatakan bahwa seminar tersebut berangkat dari diskusi kader mengenai persoalan tata ruang, ekologi, dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran sosial sekaligus memperluas pemahaman masyarakat terhadap persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
“Tujuan dan harapan kami sejak awal adalah sebagai upaya penyadaran sosial sekaligus menambah pengetahuan,” ujarnya.
Menurut Khozin, pembahasan mengenai tata ruang dan lingkungan tidak seharusnya berhenti pada tataran wacana akademik. “Masyarakat yang mengalami langsung persoalan di lapangan perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman, aspirasi, dan pandangannya.” imbuhnya.
PC PMII Pekalongan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, komunitas, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi kemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan persoalan mendasar karena berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh ruang hidup yang aman dan layak. Upaya menyelesaikan persoalan tata ruang membutuhkan keterlibatan mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah agar aspirasi publik dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Bukan hanya mahasiswa dan masyarakat, tetapi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, harus mampu mengakomodasi dan memberikan ruang yang aman serta layak bagi kita untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan saran,” tegasnya.
Dalam seminar tersebut, hadir Budi Raharjo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pekalongan, yang mewakili Plt. Bupati Pekalongan menyampaikan Reforma Agraria dari perspektif pemerintah daerah.
Seminar juga menghadirkan Khairul Anwar, M.E., sebagai narasumber pertama yang memberikan perspektif akademik mengenai persoalan agraria dan pembangunan berkelanjutan. Narasumber kedua, Purwanto, Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah, menyampaikan perspektif gerakan pembaruan agraria dan advokasi keadilan agraria.
Sementara itu, Fajar Nugroho, S.T., dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan, memberikan sudut pandang teknis pemerintahan terkait penataan ruang.
Diskusi dipandu Handono Warih, Ketua Lintas Komunitas Peduli Pekalongan (LKPP) sekaligus Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan. Ia menjembatani pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta, terutama mengenai keterkaitan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan daerah.
Handono menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan membutuhkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat. “Tanggung jawab menjaga lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, tetapi perlu diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.” ucapnya.
Melalui seminar ini, PC PMII Pekalongan berharap terbangun komunikasi berkelanjutan antara mahasiswa, pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan tata ruang, memperjuangkan keadilan agraria, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
PC PMII Pekalongan mendorong agar keadilan tata ruang dan reforma agraria menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.
Kontributor: Farizul Khaq
Editor: Anwar
